Regulasi
Keamanan Siber Rumah Sakit 2026: Ransomware, BSSN, UU PDP
Keamanan siber rumah sakit 2026: temuan BSSN soal malware di sektor kesehatan, status Lembaga PDP, kewajiban lapor 3×24 jam, dan daftar periksa kontrol dasar.
- Tim DMP
- Terbit
- 5 menit baca
Daftar isi7 bagian
Intinya
- BSSN menilai gangguan sistem TI rumah sakit kini ancaman nyata yang bisa berdampak pada keselamatan jiwa pasien (Juli 2026).
- Menurut BSSN, 56 persen anomali di sektor kesehatan didominasi malware, antara lain akibat software bajakan.
- BSSN mencatat lebih dari 3,43 miliar anomali trafik jaringan sepanjang 1 Januari–9 November 2026.
- Lembaga PDP belum terbentuk; fungsinya masih dijalankan Komdigi. Kewajiban UU PDP tetap berlaku bagi rumah sakit.
Saat SIMRS lumpuh, pendaftaran, resep, dan hasil lab ikut berhenti. Karena itu keamanan siber rumah sakit kini dibahas sebagai urusan keselamatan pasien, bukan sekadar urusan IT.
Ancaman siber rumah sakit 2026 menurut BSSN
Dalam seminar di RSP Universitas Indonesia, 8–9 Juli 2026, BSSN menyebut gangguan sistem TI rumah sakit sebagai ancaman nyata yang “dapat berdampak langsung hingga pada keselamatan jiwa pasien”. Aset yang disorot antara lain rekam medis dan telemedicine di platform SATUSEHAT.
BSSN juga menyebut 56 persen anomali di sektor kesehatan didominasi malware. Penyebabnya antara lain kelalaian seperti penggunaan software bajakan.
Secara nasional, BSSN mencatat lebih dari 3,43 miliar anomali trafik jaringan dari 1 Januari sampai 9 November 2026. Angka ini mencakup semua sektor, bukan hanya kesehatan.
Ransomware dan malware: mengapa rumah sakit rentan
Ransomware adalah malware yang mengunci atau mengenkripsi data lalu meminta tebusan. Bagi rumah sakit, dampaknya langsung terasa di loket dan ruang rawat.
- PC bersama di unit layanan, kadang dengan software tidak berlisensi.
- Akun bersama atau kata sandi yang tidak pernah diganti.
- Server atau basis data yang terbuka ke internet.
- Cadangan disimpan di jaringan yang sama, sehingga ikut terkunci.
BSSN menyatakan siap memberi bimbingan teknis bagi instansi kesehatan yang ingin membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS).
UU PDP dan Lembaga PDP: status per 20 November 2026
UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tetap mengikat rumah sakit sebagai pengendali data pasien. Pasal 46 mewajibkan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam kepada subjek data dan lembaga bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi.
Lembaga pengawas PDP belum terbentuk. Pada 4 November 2026, Komdigi menyebut rancangan Perpres-nya sudah diajukan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Sampai lembaga itu resmi dibentuk, fungsi pelindungan data pribadi masih dijalankan Komdigi. Kewajiban rinci RS dibahas di keamanan data pasien dan UU PDP.
Daftar periksa keamanan siber rumah sakit
| Kontrol | Tujuan |
|---|---|
| Verifikasi dua langkah (2FA) untuk admin | Kata sandi bocor tidak langsung membuka sistem |
| Hak akses per peran dan unit | Petugas hanya melihat data yang dibutuhkan |
| Software berlisensi dan pembaruan rutin | Menutup celah malware |
| Cadangan terenkripsi di lokasi lain, diuji pulih | Data bisa dipulihkan tanpa membayar tebusan |
| Log akses rekam medis | Menelusuri siapa membuka data apa |
| Prosedur downtime dan tim tanggap insiden | Pelayanan tetap jalan saat sistem mati |
Kontrol keamanan di SIMRS DMP
SIMRS DMP menyediakan 2FA TOTP yang bisa diwajibkan per level peran, dan akun terkunci 15 menit setelah 5 kali salah kata sandi. Izin diperiksa di setiap endpoint server.
Jejak audit bersifat hanya-tambah dengan rantai hash SHA-256 yang bisa diverifikasi dari layar. Cadangan dan kredensial integrasi dienkripsi AES-256-GCM, dan produksi memakai HTTPS + HSTS.
Saat sistem tidak tersedia, Mode Downtime menyediakan deklarasi gangguan, snapshot luring, formulir kertas, dan input susulan. Kebijakan, DPO, dan notifikasi insiden tetap menjadi tindakan rumah sakit.
Pilihan lokasi server dan target pemulihan dibahas di SIMRS cloud vs on-premise.
Pertanyaan yang sering muncul
Apakah rumah sakit wajib melaporkan kebocoran data pasien?
Ya. UU PDP Pasal 46 mewajibkan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 × 24 jam kepada pasien dan lembaga. Selama lembaga belum terbentuk, fungsinya dijalankan Komdigi.
Siapa yang membantu rumah sakit saat insiden siber?
BSSN menyatakan siap memberi bimbingan teknis pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) bagi instansi kesehatan.
Apakah cadangan data cukup untuk menghadapi ransomware?
Hanya bila cadangan terpisah dari jaringan utama dan pernah diuji pulih. Lengkapi dengan prosedur downtime agar pelayanan tetap berjalan.
Status per 20 November 2026: Lembaga PDP belum terbentuk dan rancangan Perpres-nya menunggu penetapan. Regulasi keamanan siber khusus sektor kesehatan masih didorong BSSN.
Sumber
- CNN Indonesia — BSSN Soroti Urgensi Regulasi Keamanan Siber di Sektor Kesehatan (10 Juli 2026)
- Republika — 3,43 Miliar Anomali Siber Terdeteksi, BSSN Ungkap Tantangan (18 November 2026)
- Katadata — Komdigi: Perpres Lembaga Pengawas PDP Masuk Tahap Final (5 November 2026)
- Pasal.id — Teks UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Pasal 46) (diakses 20 November 2026)
Ingin melihat ini berjalan di SIMRS DMP?
Tim kami di Medan siap memperagakan alurnya lewat demo gratis, tanpa komitmen. Pertanyaan teknis dijawab dengan layar aplikasi, bukan brosur.
Baca juga